Persatuan & Kesatuan Jadi Pokok Bahasan Pemateri Musda VI LDII Kota Bandung

persatuan-kesatuan

persatuan-kesatuanPersatuan dan Kesatuan

“Janganlah Umat Islam Terpecah karena ikhtilaf dan madzhab”, demikian dikatakan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung, Dr. Cecep Sudirman Anshari MA. M.Pd,  saat menyampaikan materi “Akhlaq dalam Bingkai Persatuan Umat”.  “Apalagi sekarang berkembang madzhab baru selain madzhab yang ada, yakni madzab googleliyah (baca: gugeliyah/ madzhab google),” selorohnya.

Mengawali penjelasannya, Abi Cecep menerangkan akhlaq dari segi bahasa, berasal dari kata ‘khulq’ yang berarti perilaku, perangai atau tabiat. Akhlaq Rasulullah SAW adalah al-Quran. karena kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW merupakan pelaksanaan ajaran alquran.  Contoh akhlaq Rasulullah diantaranya: “Harisun alaikum bilmu’miniina rouufurrohim (lemah lembut),  Waltandzur maa qoddamat lighodd (melihat visi misi jauh ke depan), dll.”

Dalam Islam akhlaq bersumber dari dua sumber utama yakni Al-Quran dan Al-Sunnah seperti ditegaskan Rasulullah “Sesungguhnya aku diutus hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia.” (inni buitstu liutammima makaarimal akhlaq).

Allah telah memuji Rasulullah karena akhlaqnya yang baik, ” sesungguhnya engkau memiliki pribadi yang mulia.”

Menurut Al-Ghazali,” akhlaq ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu.”

“Ciri manusia berakhlaq yang baik, mempunyai kepemilikan komitmen, tidak saling menghina, tidak mengghibah. Akhlaq tidak hanya etika namun Akhlaq merupakan semangat penghambaan kepada Allah SWT yang melahirkan akhlaqul karimah,” imbuhnya.

Sementara itu Panelis kedua, Kapten Ferry mewakili Dandim 0618 Letkol Rudi Ramdhan, dalam materi yang dibawakannya berjudul “Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa“.  Dalam penuturannya, Kapten Ferry mengungkap runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Singosari tapi akhirnya runtuh. Runtuh bukan karena invasi dari luar, tetapi karena persoalan dalam negerinya.

Kemudian muncullah sumpah pemuda tahun 1928 sebagai kekompakan para pemuda hasil cipta, rasa, karsa.

“Ini juga ada yang berusaha menghancurkan, men-CIPTA-kan satu wadah atas dasar kemajemukan, akan dihancurkan dengan pengkotakan golongan, keyakinan dan kelompok. “RASA” saling menghormati, saling memiliki atas sara, akan dihancurkan dengan kepentingan sempit. “KARSA” kehendak bersama untuk bersatu, dihancurkan oleh tribalisme sempit, “KARYA” buah kerja keras para pemuda (satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa) akan dihancurkan dengan mengabaikan jasa para pemuda pendahulu dan pendiri negara,” ungkapnya lebih lanjut.

“Bagaimanakah NKRI di abad 21 ini,” tanyanya. “Di Era milenium ini, upaya penghancuran suatu bangsa tidak lagi menggunakan kekuatan bersenjata tapi justru korbannya malah tidak menyadarinya, yakni dengan penghancuran moral dan budaya, ini yang berbahaya dan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.

“Moral dan Budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila ini akan dihancurkan  dengan isyu radikalisasi, budaya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan & wewenang, kolusi dan nepotisme, provokasi konflik vertikal & horizontal yang melempar berbagai isyu dan masalah sehingga terjadi konflik yang mengarah persatuan dan kesatuan bangsa, politik uang dan budaya menghalalkan segala cara, serta jauhnya toleransi dan kesetiakawanan sosial serta rasa senasib sepenanggungan,” lanjutnya.

Saat disinggung Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang hadir dalam rapimnas LDII, Kapten Ferry mengamini dan mengapresiasi bahwa LDII sudah tercatat di jajaran TNI sebagai salah satu ormas yang komitmen dalam bela negara. Kapten Ferry mengapresiasi LDII yang sudah terdaftar di TNI untuk mengikuti “Bela Negara”.  Bela negara tidak harus memanggul senjata, kegiatan kajian-kajian seperti dalam musda VI juga termasuk bela negara,”ungkapnya.

Dengan presentasi yang energik dan penuh semangat, Ia mengajak, dalam menghadapi krisis moral ini perlu untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai nilai moral bangsa Indonesia. Perkuat ikatan nilai-nilai kebangsaan yakni rasa cinta tanah air, bela negara, hormati perbedaan, semangat patriotisme dan musyawarah mufakat. Setiap anak bangsa dituntut rela berkorban bagi kepentingan bangsa, rasa senasib sepenanggungan, solidaritas sebagai sesama aparat negara. Awali menjadi pemimpin bagi diri sendiri, mari berubah lebih baik yakni senantiasa bersyukur kepada Tuhan, bekerja dengan tulus, disiplin/taati aturan, jangan pernah mengeluh, jangan biasakan melukai perasaan orang lain, jangan membenarkan yang biasa, tetapi biasakanlah yang benar,” paparnya panjang lebar.

“Mari kita lakukan yang terbaik untuk Indonesia”, tutupnya.

Diskusi yang diformat secara panel, juga menghadirkan perwakilan Kapolrestabes Bandung sebagai panelis ketiga, AKBP Sukirman, SH. Kepada Bagian Perencanaan (Kabag Ren Polrestabes Bandung).  Ia menyampaikan materi “peran Organisasi Kemasyarakatan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban”.

Sukirman menjelaskan tugas kepolisian adalah berorientasi memelihara ketertiban dari gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) diantaranya konflik pemilu, terorisme, korupsi, tindakan/perbuatan oknum-oknum yang dinilai tidak bermoral dan perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, yang menjadikan seseorang atau masyarakat menjadi merasa tidak nyaman dan tidak aman.

Berkaitan peran ormas, Sukirman menjelaskan, mengacu Undang-Undang No 17 Tahun 2013 pasal 5 dan 6, menyebutkan tentang tugas dan fungsi ormas, yang semuanya adalah untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mewujudkan tujuan negara.

Lebih jauh, ia mengatakan, dalam hal ini ormas benar-benar merupakan kebutuhan bangsa dan negara untuk mengisi kemerdekaan ini dan untuk percepatan tercapainya Tujuan Nasional.Oleh karenanya bagi setiap pemangku tugas terkait ormas diharapkan dapat melakukan pembinaan, pengarahan serta pengawasan, sehingga kehadiran ormas dan perannya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Ia menjelaskan Fungsi ormas di bidang hukum antara lain : Sosialisasi peraturan perundang-undangan, sebagai konsultan dan bantuan hukum serta mewujudkan masyarakat patuh hukum.  Sementara peran ormas dalam bidang keamanan yakni :

1. berperan aktif dlm upaya deteksi dan cegah dini;  2.  bergabung dan berperan aktif dlm Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan;  3. ormas di daerah perbatasan memberikan arahan dan pembinaan masyarakat dalam rangka cipta kondisi keamanan dan cinta tanah air;  4.  pengawasan keberadaan dan kegiatan organisasi masyarakat asing dan orang asing di daerah;  5. membantu aparat keamanan dalam pengungkapan peristiwa kejahatan; 6. melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan konflik.

“Contoh kemitraan masyarakat/ormas dengan kepolisian membentuk dai kamtibmas. Dengan dai kamtibmas harapannya kriminalitas dapat ditekan dan menularkan tertib aturan sesuai amanat  UU No.17 Tahun 2013 tentang keormasan,” paparnya.

Kapolrestabes juga akan meluncurkan “Program brigadir RW” yang merupakan embrio babinkamtibmas.  Saat ini 1 babinkamtibmas membawahi 1 kelurahan, ini terlalu luas,  katanya.  Sehingga dibentuklah brigadir RW yang sasarannya adalah melakukan kunjungan ke rumah warga masyarakat yang ada di wilayah binaan minimal 2 rumah setiap hari untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakatmenyampaikan pesan-pesan kamtibmas dengan cara bimbingan, pendekatan dan wawancara. “tentunya dengan semboyan 3S (Senyum, Sapa dan Salam),” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sukirman mengajak masyarakat untuk membiasakan “Teposliro, kalau kita dicubit sakit, jangan sekali-kali mencubit. Taati aturan, tertib diri baru tertib lingkungan”, pungkasnya.

Panelis ke empat, Bakesbanglinmas, Drs. Supardi, M.Si, menyampaikan materi : Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam membangun Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.  Mengawali paparannya, Supardi mengatakan, LDII sudah pada track yang benar.

LDII juga telah memenuhi dan melaksanakan UU No.17 Tahun 2013. Lebih lanjut Ia mengatakan UU No.17 Tahun 2013 sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi masyarakat terdiri dari 19 bab dan 87 pasal.

  • Bab I  Ketentuan Umum
  • Bab II    Asas, Ciri,  dan Sifat
  • Bab III  Tujuan, Fungsi, dan Ruang Linkup
  • Bab IV  Pendirian
  • Bab V  Pendaftaran
  • Bab VI  Hak dan Kewajiban
  • Bab VII  Organisasi, Kedudukan dan Kepengurusan
  • Bab VIII  Keanggotaan
  • Bab IX  AD dan ART Ormas
  • Bab X  Keuangan
  • Bab XI  Badan Usaha Ormas
  • Bab XII  Pemberdayaan Ormas
  • Bab XIII  Ormas Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing
  • Bab XIV  Pengawasan
  • Bab XV  Penyelesaian Sengketa Organisasi
  • Bab XVI  Larangan
  • Bab XVII  Sanksi
  • Bab XVIII   Ketentuan Peralihan
  • Bab XIX     Ketentuan Penutup

UU No.8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3298) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bantu Share Artikel ini Ya... 🙂

About DPW LDII Jawa Barat

Author dari jabar.ldii.or.id. Silahkan ikuti penjelasan LDII yang sebenarnya di website kami, sekaligus tabayyun dari kami.

View all posts by DPW LDII Jawa Barat →

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.