Fungsi Ormas Bukan Sekedar Lembaga Kontrol Sosial

fungsi-ormas
Advertisements
fungsi-ormas-kesbangpol
Kanan: H.Yaya Sunarya, SH, MM (Kesbangpol Jabar) saat Menjelaskan Fungsi Ormas dalam pembekalan materi didampingi Drs.H.Bahrudin MM Ketua DPW LDII Jabar

” Fungsi Ormas Bukan Sekedar Lembaga Kontrol Sosial “, hal tersebut mengemuka dalam pemaparan H. Yaya Sunarya, SH, MM – Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat saat memberikan pembekalan materi berjudul: ” Peranan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dalam Mengantisipasi Permasalahan Global “, kepada para peserta rapat koordinasi/ rakor DPW LDII Provinsi Jabar yang dihadiri 26 DPD Kota/Kab Se-Jawa Barat, Minggu (25/1) bertempat di sekretariat DPW LDII Jawa Barat Jl. Sarijati II No.3 Bandung.

Dijelaskan Yaya bahwa ada 3 (tiga) fungsi ormas, yakni :

1. Lembaga kontrol sosial

2. Mitra kerja pemerintah & instansi terkait

3. Pelaksana pembangunan pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

” Banyak yang membentuk ormas untuk tujuan di point 1 saja yakni sebagai lembaga kontrol sosial saja, misal ingin tahu anggaran-anggaran dsb. Sejatinya ormas berperan selain sebagai penyeimbang, mitra kerja dan pelaksana pembangunan. Ormas harus menjadi agen perubahan sosial, ” jelasnya.

Lebih jauh Yaya menjelaskan bahwa ormas adalah sebagai aktor misal dalam kemandirian ekonomi, sosial dan politik, sementara pemerintah sifatnya sebagai fasilitator saja misal dalam penguatan SDM, kebijakan SDM tidak dimonopoli pemerintah. Di sinilah salah satu peran LDII dalam kemandirian ekonomi dan sosial, LDII diharapkan dapat memerangi musuh warga negara yakni kemiskinan, kebodohan, kekerasan, pengangguran dan kesenjangan.

“Kemiskinan, kebodohan, kekerasan, pengangguran dan kesenjangan” adalah musuh ideologi dan falsafah hidup kita yakni Pancasila,” ujarnya. Lidah dan Perut Kosong tidak mengenal ideologi. “bagaimana kita akan bicara ideologi, kala masyarakat kita dalam keadaan perut kosong, tidak punya rumah, sekolah mahal, korupsi marak, keamanan terancam, ketidakadilan merajalela. Karena kondisi ini Proklamasi Kemerdekaan sudah tidak diingat lagi, dasar negara Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa sudah dilupakan, Pancasila tetap eksis dan diakui namun nyaris dilupakan/ ditinggalkan, ” tandasnya. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, dan ormas termasuk LDII diharapkan juga turut menjadi mitra pemerintah dan sebagai agen perubahan sosial, ” harapnya.

Mengenai perubahan aturan SKT (Surat Keterangan Terdaftar), Yaya menjelaskan saat ini SKT berlaku nasional. Bila sudah terdaftar baik struktur organisasi dan manajemennya, misal di tingkat pusat seperti SKT LDII, maka di tingkat Provinsi, DPD Kota/Kab tidak perlu membuat lagi, dimana didaftarkan maka berlaku nasional.

Kesbangpol sendiri  saat ini ditarik menjadi instansi vertikal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Depdagri sq. irjen kesbangpol. Sehingga kesbangpol sejajar dengan forum komunikasi pimpinan daerah (muspida), kejati, pengadilan tinggi, pangdam, dsb,” jelasnya.

Berkaitan amanah jabatan sebagai Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/ kesbangpol Jabar, Yaya mengatakan bahwa amanah tersebut merupakan amanah dunia-akhirat lahir-bathin”, kelakarnya…(***YI)

Bantu Share Artikel ini Ya... 🙂

About DPW LDII Jawa Barat

Author dari jabar.ldii.or.id. Silahkan ikuti penjelasan LDII yang sebenarnya di website kami, sekaligus tabayyun dari kami.

View all posts by DPW LDII Jawa Barat →

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.